Bantu Masyarakat Miskin, Komisi IV Usulkan “Saving” Anggaran di RSUD Buleleng

Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari, memimpin RDP bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja, Selasa (13/10).
201 Melihat

BULELENG, posbali.co.id – Hingga saat ini perlindungan masyarakat miskin bagi yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan masih menjadi persoalan serius, karena sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan mengingat biaya yang dikeluarkan sangat besar.

Melihat kondisi itu, Komisi IV DPRD Buleleng mengusulkan untuk dilakukan saving anggaran. Dana anggaran tersebut dititipkan di RSUD Buleleng untuk membantu masyarakat miskin yang belum memiliki atau sedang mengurus kartu jaminan kesehatannya untuk membayarkan biaya pengobatan. Usulan itu disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari, pada Selasa (13/10) saat memimpin rapat dengan pendapat (RDP) bersama SKPD terkait yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Buleleng.

Rani, sapaan akrabnya, mengatakan masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tercakup Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga, saat berobat sebagian besar mereka mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pembiayaan pengobatan. “Menurut Rani, hal ini diperlukan regulasi yang tepat, mengingat Buleleng saat jni sedang mengejar UHC agar mendapatkan previlege untuk dapat langsung mengaktifkan kartu BPJS Kesehatan.

“Kalau menurut kami di dewan, kami mengusulkan untuk tidak mengejar UHC dulu saat ini, karena kondisi keuangan dalam masa pandemi mengalami refocusing, namun perlu diingat harus tetap mengikuti Undang-undang Nomor 24 tentang keikutsertaan BPJS tersebut,” kata Rani.

Hanya saja, menurut politisi partai Demokrat asal Desa Tamblang ini, dengan melihat kondisi keuangan Buleleng, tidak memungkinkan mencakup semua. “Makanya kami mengusulkan untuk menitipkan sejumlah anggaran untuk bisa membantu masyarakat miskin yang belum tercakup KIS,” jelas Rani.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng, dr. Putu Arya Nugraha, Sp.PD menyambut baik usulan tersebut. Ia berharap agar ada regulasi yang tepat mengenai hal tersebut. Diakui Arya Nugraha, banyak warga miskin yang berobat namun belum memiliki jaminan.

Usulan ini, menurut Arya Nugraha merupakan solusi jangka pendek yang tepat, walaupun solusi jangka panjangnya nanti masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. “Ini merupakan solusi jangka pendek. Tapi ke depan untuk solusi jangka panjang, tetap masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan untuk mereka,” pungkas dr. Arya Nugraha. rik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.