Bantah PTM, BIS Klaim Hanya Konseling

Foto: HRD BIS, Atik Handayani saat menerima kedatangan tim Pos Bali.
98 Melihat

DENPASAR, posbali.co.id – Kota Denpasar masih berstatus zona merah dengan tingkat penyebaran terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Bali. Menyikapi kondisi itu, Ibu Kota Provinsi Bali ini menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Salah satunya menunda Pelajaran Tatap Muka (PTM).

Namun rupanya beberapa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Denpasar dan Badung diduga ngotot PTM. Sementara SPK Bali Island School (BIS) telah menyiapkan berbagai sarana penunjang untuk persiapan belajar tatap muka.

Disiplin protokol kesehatan di sekolah yang berlokasi di Danau Buyan diterapkan secara ketat. Mulai dari kedatangan siswa, belajar mengajar sampai pulang sekolah semuanya tertib dengan protokol Kesehatan.

Sementara itu di Denpasar, Bali Island School (BIS) tampak juga melakukan hal yang sama. Informasi di lapangan menyebutkan, pembelajaran secara offline itu telah berlangsung sejak 7 April 2021. Wartawan koran ini pun sempat memantau dari luar sekolah terkait informasi tersebut.

Dari pantauan itu, Kamis (8/4) tampak banyak kendaraan yang keluar masuk. Beberapa guru pun terlihat ke warung untuk membeli makanan. Jumat (9/4) kemarin, wartawan koran ini kembali menyambangi BIS yang terletak di kawasan Sanur ini.

Kedatangan POS BALI disambut ramah Human Resources Development BIS, Atik Handayani. Pihaknya membantah terkait adanya informasi bahwa BIS melakukan PTM. Menurutnya, BIS hanya melayani siswa yang membutuhkan konsultasi tentang pelajaran saja, alias konseling. “Kami belum melakukan PTM,” jelasnya kepada POS BALI.

“Kami sadar pelajaran tatap muka belum diizinkan. Jadi kami memberikan pelayanan hanya untuk mengambil tugas dan juga bimbingan kepada siswa yang belum mengerti. Karena di BIS juga ada siswa yang pendengarannya kurang baik, sehingga memerlukan bimbingan khusus,” katanya. “Memang sebelumnya sempat ramai. Karena sekolah kami sempat dijadikan tempat vaksinasi oleh pihak desa, sebagai persiapan zona hijau pembukaan pariwisata internasional,” tuturnya.

Sementara Kepala Sekolah SPK BIS, Made Yunita melalui sambungan telepon menyampaikan hal senada. Pihaknya membantah melakukan PTM. “Kami tidak melakukan PTM. Kami hanya membuka konsultasi untuk anak-anak yang betul-betul membutuhkan. Karena di sekolah kami, ada anak yang pendengarannya kurang berfungsi dengan baik. Jadi perlu didukung pelajaran tambahan, semacam support,” kilahnya.

Yunita juga menegaskan BIS mendukung program pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh. “Jadi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, kami melakukan konsultasi dan ini juga tidak wajib. Hanya untuk mereka yang membutuhkan dan pastinya dengan persetujuan orang tua,” akunya.

Menurut dia, pengambilan tugas itu sendiri akan terus dievaluasi. Dan jika tidak diperlukan, maka pengambilan tugas ataupun konseling tidak akan dilakukan. “Jadi ini khusus bagi mereka yang benar-benar kesulitan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Kemungkinan kami tidak melakukan secara kontinyu, karena ini akan terus kami evaluasi. Jadi seandainya anak-anak tidak memerlukan lagi, tentunya konseling tidak lagi,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Yunita juga menuturkan kesiapan BIS menjelang dibukanya PTM pada Juli mendatang. Baik itu dari segi kesiapan protokol kesehatan, hingga pembagian siswa yang masuk ke kelas. “Kami telah membuat semacam tanda untuk jaga jarak. Silahkan datang Senin, karena hari ini saya tidak masuk,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Made Wijaya Asmara melalui pesan singkat menyampaikan bahwa PTM di Kota Denpasar belum diperbolehkan. “Belum ada izin dari pimpinan, karena perkembangan Covid-19 di Denpasar masih tinggi,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp. “Waktu ini kami sudah turun karena ada isu PTM, tetapi kenyataannya tidak ada. Kita akan cek Kembali kalau sekolah tersebut PTM. Kita akan berikan teguran,”tulisnya lagi

Pihaknya memastikan jika ada sekolah SPK yang membandel menggelar PTM, maka akan dipanggil.

“Kita panggil dulu untuk dibina. Tapi kalau masih membandel, kita buat teguran tertulis dan tembusan ke Kemendikbud. Karena izin sekolah SPK ada di Kemendikbud,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengaku telah turun ke sejumlah sekolah untuk memastikan tidak ada PTM di tengah PPKM ini. “Kita sudah turun sama DPRD waktu ini,” tutupnya. 019/003

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.