Badung Tolak Pencopotan Muntra

Save Wayan Muntra Badung
Save Wayan Muntra Badung
721 Melihat

BADUNG, POS BALI – Munculnya Surat Keputusan (SK) Plt. Ketua DPD II Partai Golkar untuk enam kabupaten di Bali membuat suasana internal Partai Golkar memanas. Situasi itu nampak jelas di jajaran Golkar Kabupaten Badung. Bahkan, SK tersebut ditolak tegas oleh Pimpinan Desa dan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Mengwi, yakni Kecamatan Petang, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta Selatan dan Kuta.

Mereka menolak SK yang mencopot Wayan Muntra sebagai Ketua Golkar Kabupaten Badung. SK itu dinilai janggal. Pemimpin Desa Partai Golkar Sading, I Ketut Alit Juliantara Putra mengatakan, keputusan penggantian itu sangat disayangkan oleh para kader Golkar di tingkat desa dan kecamatan bahkan terkesan sewenang-wenang.

Menurutnya, sebagai pimpinan partai, Muntra memiliki dedikasi tinggi untuk membesarkan nama partai, salah satunya pada Pemilu 2019 yang mampu mempertahankan tujuh dari 10 kursi DPRD Kabupaten Badung. “Kenapa Pak Muntra yang benar-benar kerja kenapa di ganti, kami sangat sayangkan,” ujarnya saat ditemui, Jumat (7/6) kemarin.

Ia mengatakan, sebagai bentuk ketidakpuasan tersebut, para kader yang mendukung Muntra akan melakukan perlawanan dengan mengumpulkan tandatangan kader sebagai tanda kebulatan tekad menolak penghentian Muntra. Kata dia, dukungan tersebut akan terus disuarakan kader hingga ada hasil yang diputuskan dari Mahkamah Partai (MP). “Kami harap penolakan ini jadi pertimbangan petinggi Golkar, sehingga SK itu dapat ditunda,” imbuh Alit.

Sementara, diminta tanggapan soal reaksi para kader di Badung dengan SK Plt, sepuh Golkar Bali I Gusti Putu Wijaya mengatakan, reaksi itu hal yang wajar. Hal itu diakuinya mengingat kader-kader muda Golkar kini semakin kritis. Meski begitu, reaksi para kader diharapkan tidak berlebihan yang sebaliknya akan merugikan partai. Lebih jauh, Wijaya meluruskan isu terkait penyebab penerbitan SK itu, beredar pemberhentian dilandasi tidak kompaknya Ketua DPD II menjalankan keputusan Ketua DPD I. Menurut Wijaya, hal tersebut tidak relevan, mengingat hampir setiap keputusan yang diturunkan Plt. Ketua DPD I selalu dieksekusi dengan baik oleh Ketua DPD II. 

“Tidak ada mereka membangkang, terbukti dari beberapa kegiatan DPD I, yang melibatkan DPD II, itu tidak ada yang tidak jalan. Pembekalan saksi, TOT saksi, pemenangan itu semua dilaksanakan,” terangnya. Ia mengatakan, kejanggalan tidak saja terjadi di Badung saja, di Bangli dan Jembrana juga terjadi hal yang sama, Ketua DPD II yang cenderung berprestasi malah dijungkirkan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari kader. Ditambahnya, sementara ini para kader dapat mengendalikan diri dengan melakukan koordinasi dengan para senior dan pimpinan partai di daerah.

Meski begitu, ia mengaku tetap mengkwatirkan apabila kondisi ini tidak diselesaikan dengan cepat. Untuk itu, dia mengajak kepada para kader agar menjaga komunikasi dan koordinasi, mengingat persoalan ini sangatlah sensitif. “Kawan-kawan ini kan jadi ujung tombak di bawah, kan harus diberikan masukan yang benar, bagaiamana menjadi suatu kebanggaan partai ini besar,” pungkasnya. 016

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.