ARSSI Desak Pemerintah Bentuk Satgas Limbah Medis

Fajar Manuaba
Fajar Manuaba
124 Melihat

“Buntut Berulang Kali Transpoter Tertahan di Gilimanuk”

 

DENPASAR, POS BALI – Polemik tertahannya sejumlah kendaraan (transpoter) pengangkut limbah medis dan B3 di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana kembali terjadi. Belum lama ini, dikabarkan tiga transpoter dari perusahaan berbeda tak bisa menyeberang karena operator kapal tidak mendapat izin dari otoritas pelayaran yakni Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (ASDP) Gilimanuk.

Namun, Kepala ASDP Gilimanuk, Windra saat dihubungi membantah pihaknya tak memberi izin operator kapal yang mengangkut limbah medis dan B3 ke Ketapang, Banyuwangi dengan menuduh agen dari transpoter di pelabuhan yang melakukan penahanan.

Terkait polemik yang berulang kali terjadi tersebut, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali Dr.dr. I.B.G. Fajar Manuaba., SpOG., MARS., juga ikut angkat bicara. “Kita mengharapkan keseriusan Pemda Bali untuk membentuk Satgas Sampah Medis,” kata Fajar Manuaba, Senin (18/10)

 

Pihaknya menegaskan dari ARSSI Bali tetap konsisten mendorong adanya pengolahan limbah medis secara mandiri di Bali. “Karena sepanjang kita jadi eksportir limbah medis masalah-masalah ikutan pasti akan muncul, apalagi kita tidak bisa menjaminkan pandemi Covid-19 pasti berakhir dan juga tidak bisa menjaminkan adanya pandemi lain dimasa yang akan datang,” katanya.

Ia mengingatkan,  mestinya Pemda Bali dan masyarakat Bali sudah bisa belajar dari kasus krisis Oksigen Juli 2021 yang membuktikan Bali belum mandiri dalam hal kesehatan.  Di sisi lain, dengan adanya pandemi ini, wisatawan yang datang kemungkinan bisa juga sakit di Bali.

Untuk itulah, layanan kesehatan di Bali apalagi menginginkan medical tourism harus komprehensif dari hulu ke hilir. “Hilir yang dimaksud adalah sampai tuntas pengelolaan sampah medis. Perlu diingat masker sekali pakai yang dipakai masyarakat tetap kita kategorikan sampah medis karena kita tidak tahu seberapa besar masker bekas pakai itu menjadi sumber infeksi,” katanya mengingatkan.

Ia meminta Pemda Bali sudah saatnya mengatur tata ruang di Bali untuk lokasi pengolahan sampah medis, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai sampah medis, sehingga tidak takut secara berlebihan. “Jangan sampai terjadi benturan antara investor pengelolaan sampah medis dengan masyarakat di lokasi pengelolaan sampah medis,” ujarnya.

Ia menyadari masyarakat Bali juga harus objektif terkait lokasi pengelolaan sampah medis jangan sampai mendua, dimana tempat kremasi bisa dibuat, sedangkan pengelolaan sampah medis jadi sulit.

Padahal incerenator sampah medis jauh lebih tinggi suhunya dibandingkan tempat kremasi, bahkan jarum yang masuk alat increnator berubah jadi debu. “Sekarang kasus Covid-19 agak mereda mungkin sudah saatnya dibentuk Satgas Sampah Medis supaya kalau ada gelombang ketiga tidak kelabakan ketika sampah menumpuk. Rumah sakit sifatnya hanya konsumen, sehingga kemampuan kita hanya mengharapkan keseriusan Pemda Bali untuk membentuk Satgas Sampah Medis,” terang Dr. Fajar.

Sebelumnya diketahui, untuk kesekian kalinya, sejumlah kendaraan (transpoter) limbah medis dan B3 tertahan di Pelabuhan Gilimanuk. Informasi yang diterima, ada tiga transpoter dari perusahaan berbeda tak bisa menyeberang karena operator kapal tidak mendapat izin dari otoritas pelayaran yakni Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (ASDP) Gilimanuk. “Sejak penerapan regulasi baru per tanggal 1 September sudah jalan lancar menggunakan kapal khusus, dalam pelaksanaan dibantu keagenan yang ditunjuk operator kapal. Kok belakangan menjadi terhambat,” kata sumber yang menghubungi wartawan ini Rabu (13/10).016/003

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.