APBD-P Buleleng Ditetapkan, Dirancang Defisit Rp71,43 Miliar

Rapat paripurna agenda penyampaian laporan Bangar DPRD dan penyampaian pendapat akhir Bupati Buleleng atas Ranperda APBD-P 2020 yang akhirnya ditetapkan menjadi Perda, Rabu (9/9).
377 Melihat

BULELENG, posbali.co.id Kendati sebelumnya dua fraksi DPRD Buleleng yakni NasDem dan Hanura tidak sepakat melanjutkan pembahasan, namun nyatanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Buleleng tahun 2020 secara resmi ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Buleleng, Rabu (9/9), di ruang sidang utama gedung DPRD setempat.

Rapat dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Bangar) DPRD dan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Buleleng atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna. Hadir 43 anggota DPRD Buleleng, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Rapat ini tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam APBD-P tahun ini pendapatan daerah dirancang Rp2,03 triliun lebih, menurun Rp282,72 miliar lebih atau sekitar 12,18 persen dari sebelum perubahan sebesar Rp2,23 triliun lebih. Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) setelah perubahan disepakati sebesar Rp2,10 triliun lebih, menurun Rp237,72 milliar lebih atau 10,13 persen dari sebelum perubahan sebesar Rp2,34 triliun lebih.

Belanja daerah ini meliputi BTL yang mengalami penurunan Rp74,74 miliar lebih atau 6,09 persen dari sebelumnya Rp1,22 triliun lebih, setelah perubahan menjadi Rp1,15 triliun lebih. Untuk BL mengalami penurunan Rp162,98 miliar lebih atau 14,55 persen dari sebelum perubahan Rp1,12 triliun lebih, setelah perubahan menjadi Rp957,45 miliar lebih.

Berdasarkan asumsi pendapatan daerah yang dirancang lebih kecil dari belanja daerah, maka dalam rancangan APBD-P tahun ini disepakati defisit anggaran sebesar Rp71,43 miliar yang akan diseimbangkan dan ditutupi dari komponen pembiayaan daerah. Yakni, dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp34,39 miliar lebih atau sebesar 48,14 persen dari Rp71,43 miliar lebih menjadi Rp105,83 miliar lebih. Pengeluaran pembiayaan menurun sebesar Rp10,6 miliar lebih atau 23,56 persen dari Rp45 miliar menjadi Rp34,4 miliar.

Juru Bicara Bangar DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, telah terbangun kesepahaman antara DPRD dengan kepala daerah dan Bangar yang merekomendasikan agar Ranperda Perubahan APBD 2020 dapat ditetapkan menjadi Perda Buleleng.

Bupati Agus Suradnyana menyambut baik penetapan tersebut. Diakuinya, selama pembahasan APBD-P tahun ini terjadi dinamika yang sangat tinggi, dengan ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu menurut Suradnyana adalah hal wajar untuk kepentingan masyarakat Buleleng.

“Perbedaan bagian demokrasi. Tugas penting ke depan, menjawab masalah pembangunan Buleleng secara bersama-sama. Saya sangat apresiasi, sehingga Ranperda ini disetujui dan diselesaikan menjadi Perda,” pungkas Suradnyana.

Setelah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Buleleng melalui penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati, Ranperda APBD-P Buleleng 2020 secara resmi disahkan menjadi Perda. Selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan evaluasi dan proses lebih lanjut. 018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.