67 PMI NTB Pulang dalam Keadaan Meninggal Sepanjang Januari – September 2021

I Gede Putu Aryadi
128 Melihat

MATARAM, posbali.co.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencatat, sebanyak 67 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB pulang ke kampung halamannya dalam kondisi meninggal dunia.

Data puluhan PMI yang meninggal dunia itu terangkum sejak periode sepanjang Januari hingga September 2021.  Selain itu, di periode yang sama juga telah dipulangkan 18.729, dan sebanyak 7.582 orang diantaranya adalah PMI unprosedural alias ilegal.

“Kamj juga mendata selain yang meninggal dunia, juga baru-baru ini ada sekitar 49 orang PMI kita yang dideportasi dari negara penempatan. Ini karena mereka berangkat secara ilegal,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi pada wartawan, Minggu (26/9/2021).

Menurut Mantan Kadis Kominfotik NTB itu, lantaran banyaknya PMI unprosedural yang telah dipulangkan negara asalnya. Serta, ada sekitar 67 orang diantaranya, dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia. Pihaknya, mengingatkan pentingnya menjadi PMI secara prosedur untuk mendapatkan perlindungan.

Terlebih, lanjut Gede, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada tahun 2020 telah menandatangani MoU dengan seluruh bupati/wali kota di NTB tentang program Zero Unprosedural PMI. “Program ini merupakan wujud kasih sayang pemerintah, sekaligus komitmen untuk melayani dan memastikan bahwa setiap warga yang akan berangkat ke luar negeri harus sesuai prosedur,” tegas dia.

Gede berharap peran perangkat desa dari Kadus hingga Kades untuk sama-sama mencegah berangkatnya PMI unprosedural. Mengingat, upaya menghentikan PMI ilegal harus dimulai dari hulu, yaitu dari level desa masing-masing. “Para Kades, Kadus, Babinsa, babinkamtibmas, para kader posyandu keluarga dan para Toga-toma harus bisa mengedukasi dan memberikan layanan akses informasi yang lengkap tentang bursa kerja luar negeri,” kata dia.

Gede mendaku, agar setiap desa juga membentuk pusat informasi resmi tentang PMI dan juga dibentuk Satgas PMI desa. Tentunya, dengan memanfaatkan posyandu keluarga sebagai media edukasi yang efektif.

Apalagi, kata dia, pihaknya kini sedang menangani sejumlah kasus PMI bermasalah, seperti kasus PMI melarikan diri dari majikan sebelum masa kontrak berakhir. Salah satunya PMI asal Lombok Timur, di mana pada 2 tahun lalu mereka berangkat secara non-prosedural menuju Abu Dhabi dengan menggunakan paspor melancong dan status dalam paspornya adalah pengusaha.

“Padahal tujuannya bukan wisata tapi ingin bekerja. Awalnya calo atau agency menjanjikan penempatan di Abu Dhabi, tapi nyatanya mereka kemudian dikirim ke Syiria,” jelas Gede. Kemudian di negara tersebut dibuatkan visa kerja dan izin tinggal, sehingga bisa memiliki kontrak kerja dengan majikan.

Gede menuturkan, pihaknya telah meminta bantuan Komjen RI di Damaskus, namun itu cukup sulit karena keberangkatan para PMI tidak melalui jalur resmi. “Harusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tidak boleh ada lagi kasus seperti ini lagi kedepannya,” tandasnya. 031

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.