15 Legislator Bangli Absen di Sidang Paripurna DPRD

SIDANG paripurna lanjutan dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi DPRD Bangli.
183 Melihat

BANGLI, posbali.co.id – Sidang paripurna lanjutan dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, terhadap Rancangan APBD 2021 terus bergulir, Rabu (25/11).

Dari 30 anggota DPRD, hanya 15 orang yang hadir, sisanya izin atau tanpa keterangan. Sekda Ida Bagus Giri Putra mewakili Bupati Bangli membacakan jawaban eksekutif.

Terkait pandangan Fraksi PDIP terkait target dan capaian selama ini tidak bisa diukur akibat lemahnya data, Giri Putra berkata Pemkab siap dan berusaha semaksimal menyajikan data pendukung.

Terkait lemahnya kemandirian anggaran, dia mengakui memang diperlukan komunikasi lebih intensif dengan dukungan data untuk dijadikan acuan mengambil kebijakan. Di samping itu perlu optimalisasi pendapatan, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan, sehingga kemandirian bisa ditingkatkan.

Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, dia menyebut jaring pengaman sosial tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2021 dalam bentuk program kegiatan serta belanja tak terduga. Sementara untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang bersih, dia mengakui memang diperlukan SDM memadai dan sistem kerja berbasis TI.

“Terkait tahapan dan mekanisme penyusunan RAPBD 2021, kami tetap berusaha memenuhi ketentuan yang diamanatkan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 meski masih terdapat keterlambatan. Namun, harapan kami proses pembahasan tetap bisa dilaksanakan dengan lancar, sehingga RAPBD 2021 bisa ditetapkan secepatnya,” lugasnya.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Demokrat yang menilai RAPBD 2021 merupakan RAPBD transisi, dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama selama ini.

Menurutnya, pandemi mempengaruhi semua asumsi, baik pendapatan dan belanja daerah. Hanya, dia tetap optimis target PAD tercapai, sehingga program dan kegiatan yang dirancang tetap bisa dilaksanakan.

Kebijakan PDAM memberlakukan denda lambat bayar dan pemutusan sambungan air minum, jelasnya, merupakan upaya meminimalisir terjadinya tunggakan. Tujuannya agar dapat memperbaiki kinerja keuangan PDAM.

Menjawab pemandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang dirancang Rp 104 miliar, kembali dia mengaku optimis bisa diwujudkan walaupun pandemi masih terjadi.

“Untuk mencapai target tersebut memang dibutuhkan inovasi dan penerapan pola kerja normal baru dari masing-masing perangkat daerah penghasil PAD,” jelasnya. 028

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.